quicknews.id Lombok Timur NTB—Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur bersama tim ahli dari Kementerian BKKBN tengah melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan telaah lapangan di Sembalun untuk mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B. Program 3B menargetkan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD.
Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, dokter H. Hasbi Santoso, mengungkapkan bahwa kebutuhan sarana prasarana dan cakupan sasaran MBG 3B masih menjadi tantangan di Sembalun.
Kunjungan tim dari Kementerian BKKBN ke Sembalun, yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil bahan makanan bergizi, bertujuan untuk mendalami hambatan dan mencari strategi terbaik dalam implementasi program nasional MBG ini.
“Dari kebutuhan ada tiga sebenarnya dapur yang dibutuhkan dan lain-lain, satu sedang dalam proses. Dengan dua dapur ini memang baru tercover secara utuh di 6 desa” jelasnya Jumat, 5 Desember 2025.
Ia juga menyoroti target yang ambisius untuk sasaran 3B, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan wanita Balita Non-PAUD di tahun 2026.
“Untuk sasaran tambahan B3 ini di tahun 2026 kita harus sudah bisa memenuhi sasaran B3 tambahan ini dan itu bukan berupa persentase, harus seterusnya kita bisa” tegasnya.
Salah satu poin krusial yang digali dalam FGD ini adalah mengenai kinerja dan peranan TPK yang berjumlah lebih dari 3.100 orang di Lombok Timur, tersebar di setiap desa, dengan tugas melayani 200 KK per-tim.
Dokter Hasbi Santoso mengakui adanya kelemahan mendasar dalam operasional TPK, yaitu perihal data primer.
“Ada beberapa yang sangat mendasar, bukan berarti mereka tidak bekerja, cuma kinerjanya yang akan kita optimalkan, terutama sekali yang paling mendasar itu mengenai data” tegansya.
“Data perkawinan di bawah umur, kita selalu mendapatkan data sekunder. Kalau TPK kita berdayakan, dia bisa mengetahui dari 200 KK yang mereka dampingi itu dengan gampang” ungkapnya.
Selain masalah data, ketidakjelasan Standard Operational Procedure (SOP) bagi TPK juga menjadi perhatian.
Selanjutnya Ir. Siti Fatonah Mph, Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Ahli Utama Kementerian Kemenduk BKKBN, menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari telaah nasional untuk mengukur efektivitas TPK.
“Misi kami ke sini adalah sebetulnya untuk melakukan telaah terhadap peran para TPK, Tim Pendamping Keluarga, di dalam program makanan bergizi gratis 3B” ucapnya.
Ia menekankan bahwa program MBG bukan hanya soal penyaluran makanan, tetapi lebih pada edukasi.
“Paling penting adalah mengedukasi para keluarga agar terjadi perubahan perilaku di dalam keluarga, di dalam pola penyediaan makanan bergizi di rumah masing-masing. Karena program MBG hanya sekitar 30% dari kebutuhan kalori dalam satu hari” terangnya.
Menanggapi anomali stunting di Sembalun, yang merupakan daerah produksi pangan, Ir. Siti Fatonah menggarisbawahi pentingnya protein hewani.
“Stunting itu bukan hanya ditentukan karena ini daerah produksi sayur-mayur ya, pengaruh terbesar itu sebetulnya dari protein hewani yangvkurang” tegasnya.
Bahwa data stunting di Lombok Timur secara umum masih di atas rata-rata nasional. Untuk Sembalun sendiri, ia memperkirakan angka stunting saat ini berada di kisaran 12%, 3% dari total penduduk sekitar 25 Ribu.
Mendorong Kecamatan untuk mengaktualisasi kebutuhan dapur MBG yang masih kurang. Seperti penyusunan SOP TPK yakni memberikan arahan, SOP, serta tugas dan tanggung jawab yang lebih rinci dan jelas kepada TPK.
“Selain itu, memperkuat koordinasi vertikal seperti mengundang perwakilan dinas dan para ahli di provinsi BKKBN dan Dinas DP3AP2KB untuk memperjelas tugas dan kewajiban TPK, terutama karena honor TPK bersumber dari mereka” jelasnya.
DP3AKB berharap melalui penguatan TPK dan koordinasi yang lebih baik, data primer keluarga dapat terkumpul secara akurat dan akuntabilitas agar program MBG 3B dapat menjadi langkah signifikan dalam menekan angka stunting khsusnya di Sembalun pada umumnya di Kabupaten Lombok Timur. (qn*)
