quicknews.id Lombok Timur NTB—Pemerintah kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat koordinasi (Rakor) stunting tingkat Kabupaten Lombok Timur, sebagai upaya percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting di Pendopo Bupati Lombok Timur Selasa, 30 Desember 2025.
Kegiatan Rakor mengangkat tema “Sinergi dan kolaborasi lintas sektoral untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting menuju Lombok Timur SMART dalam rangka menyongsong generasi Indonesia emas 2045”.
Wakil Bupati Lombok Timur H.Moh. Edwin Hadiwijaya, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur, dalam sambutannya sekaligus membuka Rakor, memberikan catatan dalam upaya pencegahan dan penurunan angka Stunting di Lombok Timur.
Data stunting didasarkan pada berbagai sumber yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI), Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
“Perbedaan data ini jangan jadi pertentangan. Menurut saya, keduanya (data SSGI dan e-PPGM) benar semua, tidak ada yang salah. Untuk itu harus disandingkan dan jangan diperdebatkan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan” terangnya.
Menurutnya, yang sangat diperlukan bagaimana membaca sebuah data dan mengolahnya, dan mengakurasi hasilnya sehingga pas untuk penanganan stunting.
Ia juga menegaskan, bahwa ke depan akan banyak mendengarkan stalkholder dan sama-sama berbenah.
“Namanya rapat koordinasi kita ingin banyak mendengarkan dari stakeholder yang ada untuk kita segera bersama-sama di 2026 berbenah” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa target di 2026 salah satunya, yakni memperbaiki data, sehingga data penurunan stunting jelas.
“2026 kita ingin membenahi data terlebih dahulu, sehingga data penurunan stunting bisa lebih tertata dan jelas” ungkapnya.
Rapat koordinasi dihadiri 157 peserta yang berasal dari OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, unsur Forkopimda, organisasi wanita, Camat se-Kabupaten Lombok Timur, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, perwakilan BUMD, Perbankan dan organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan Perguruan tinggi, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Kepala Puskesmas. (qn*)
