quicknews.id Lombok Timur NTB—Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur NTB kembali meraih prestasi gemilang SMART JKN Inovasi Terbaik Nasional (ITN) anugerah dari Universal Health Coverage (UHC) Award 2026.
Piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik, dalam seremoni penganugerahan yang berlangsung di Hotel Jakarta Expo Selasa, 27 Januari 2026.
Ia menjelaskan, bahwa Lombok Timur dinobatkan sebagai peringkat pertama nasional pada kategori Inovasi Terbaik Co-Creation BPJS Kesehatan Bidang Kepesertaan. Inovasi SMART JKN dinilai mampu menghadirkan layanan BPJS Kesehatan yang inklusif, adil, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
“Alhamdulillah Lombok Timur terbaik pertama nasional. Inovasi SMART JKN ini dirancang agar pelayanan BPJS Kesehatan tidak lagi membedakan latar belakang kepesertaan masyaraka” jelasnya.
Menurutnya, SMART JKN merupakan singkatan dari Setara, Mudah, Akuntabel, Responsif, dan Terintegrasi. Konsep tersebut menegaskan bahwa setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sama, cukup dengan menunjukkan e-KTP, dengan pembiayaan yang dikelola secara bertanggung jawab serta pelayanan cepat tanpa diskriminasi.
“Layanan ini juga terintegrasi dengan berbagai pihak, termasuk OPD terkait, sehingga penanganan peserta JKN bisa dilakukan lebih efektif dan terkoordinasi” ucapnya.
Lebih lanjut Kak Ofik, sapaan akrab Sekda Lotim, mengatakan meski konsep SMART JKN terbilang sederhana, inovasi ini mendapat kepercayaan tim penilai nasional karena mampu menjawab persoalan mendasar pelayanan BPJS Kesehatan di daerah. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pijakan awal untuk memperkuat komitmen Pemkab Lotim dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tapi pengingat bahwa pelayanan BPJS Kesehatan idealnya memang harus SMART” terangnya.
Selanjutnya program SMART JKN sendiri telah diterapkan sejak Juni 2025 dengan melibatkan lintas sektor. Ke depan, Pemkab Lotim akan memfokuskan perbaikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di fasilitas kesehatan, terutama dalam aspek sikap dan etika pelayanan.
“Masih ada keluhan masyarakat soal keramahan pelayanan. Ini jadi evaluasi serius kami. Tidak boleh ada perbedaan layanan, baik pasien BPJS maupun non-BPJS” jelasnya.
Ia menambahkan, SMART JKN akan menjadi instrumen pengendali mutu pelayanan agar seluruh tenaga kesehatan memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam melayani masyarakat dengan tulus.
“Kita sudah mendapat pengakuan nasional, jangan sampai citra itu rusak hanya karena hal-hal mendasar seperti sikap pelayanan” pintanya.
Terkahir, Pemerintah Lombok Timur juga berhasil meraih nominasi UHC Award kategori Pratama, yang diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan JKN di atas 98 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 Persen. (qn*)
